KTT G20: Ancaman Serius bagi Komunitas Masyarakat Adat Papua
THE PAPUA TIMES
Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi G20 dan menerima delegasi dari negara-negara anggota G20 pada November 2022 di Bali.
G20, atau Kelompok Dua Puluh, terdiri dari 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan Uni Eropa, berperan sebagai forum antar pemerintah yang membahas isu-isu ekonomi global.
Forum ini dibentuk pada 1999 untuk mempertemukan negara-negara maju dan berkembang dalam membahas kebijakan yang mendukung stabilitas keuangan internasional. Pertemuan pertama G20 berlangsung di Berlin pada 15-16 Desember 1999.
Negara-negara anggota G20 hadir dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik. Situasi dunia yang tengah mengalami krisis pangan dan energi, akibat konflik seperti perang Rusia-Ukraina, menambah kompleksitas dinamika global yang akan dibahas dalam pertemuan ini.
Krisis geopolitik global, termasuk invasi Rusia ke Ukraina dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Amerika Serikat, melalui NATO, terus memberikan dukungan kepada Ukraina, sementara Rusia merespons dengan memutus pasokan energi ke Eropa sebagai pembalasan atas embargo yang dikenakan oleh Uni Eropa.
Selain itu, aliansi militer AUKUS, yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, bertujuan untuk menghalau pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik. KTT G20 yang akan diadakan di Indonesia menjadi panggung penting di tengah dinamika global ini.
Indonesia sendiri, dengan posisinya yang strategis, memainkan politik dua arah antara Blok Barat dan Blok Timur. Di satu sisi, Indonesia memiliki hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan Rusia dan Tiongkok, termasuk pengelolaan energi dan sumber daya alam. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki hubungan militer dan perdagangan senjata dengan Amerika Serikat dan sekutunya.
Dengan menjadi tuan rumah KTT G20, Indonesia berharap dapat memperkuat perekonomian nasional dan membuka pintu bagi investasi besar-besaran, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, ini juga menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya eksploitasi sumber daya di wilayah Papua.
KTT G20 dipandang sebagai peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi, tetapi juga ancaman serius bagi masyarakat Papua. Pembukaan pintu investasi asing dapat menyebabkan marginalisasi lebih lanjut terhadap masyarakat adat Papua, yang berpotensi menghadapi genosida, ekosida, dan pelanggaran HAM dalam skala besar.
