Bangkit Melawan Penindasan, Selamatkan Masa Depan Bangsa Papua

THE PAPUA TIMES

“Bangkit melawan penindasan” adalah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan situasi rakyat Papua saat ini.

Kesimpulan ini bisa dijadikan sebagai jalan keluar bagi rakyat Papua dalam upaya menyelamatkan kehidupannya.

Gerakan “bangkit melawan penindasan” harus berkembang menjadi sebuah gerakan politik yang menyebar ke seluruh penjuru Papua, melibatkan seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, baik di kota, desa, hingga pedalaman. Gerakan ini harus mencakup semua aspek kehidupan masyarakat Papua, seperti politik, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, budaya, serta kehidupan beragama. Dengan perlawanan ini, ruang hidup bisa direbut kembali, serta keadilan dan perdamaian dapat terwujud.

Perlawanan terhadap penindasan harus menjadi gerakan rakyat yang kuat, mampu membentuk kekuatan politik yang mengarah pada terciptanya sistem pemerintahan yang berpihak pada rakyat Papua. Gerakan ini harus dimulai sekarang, karena ancaman terhadap kehidupan masyarakat Papua semakin nyata.

Ancaman Serius Terhadap Kehidupan Rakyat Papua

Kita harus menyadari realitas yang dihadapi rakyat Papua saat ini. Kehidupan kolektif rakyat Papua berada dalam ancaman yang sangat serius. Ini bukan sekadar peringatan, melainkan kondisi yang nyata dan sedang berlangsung. Masyarakat Papua harus menyadari situasi ini dan bertindak tegas untuk menyelamatkan diri sebagai suatu bangsa.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan fisik, termasuk pembunuhan, meningkat secara signifikan di Papua, terutama di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Puncak, Timika, Yahokimo, Maybrat, dan Pegunungan Bintang. Puluhan ribu jiwa telah mengungsi, dan ribuan warga telah terusir dari tanah mereka akibat konflik yang juga melibatkan perampasan hutan dan tanah adat. Konflik ini menyebar luas ke daerah seperti Sorong, Nabire, Timika, Merauke, dan banyak tempat lainnya.

Secara politik dan ekonomi, orang Papua semakin terpinggirkan, menjadi minoritas di tanah mereka sendiri. Posisi strategis dalam birokrasi dan ekonomi dikuasai oleh pendatang. Di kota-kota besar seperti Jayapura, Sorong, dan Timika, banyak orang Papua hidup dalam kemiskinan, tanpa pekerjaan yang layak, dan tinggal di pemukiman yang tidak layak.

Kekerasan oleh aparat TNI dan Polri semakin sering terjadi, di mana orang Papua dibunuh dengan tuduhan separatis. Tanah adat mereka terus dirampas demi kepentingan investasi, meninggalkan masyarakat adat dalam kemiskinan.

Tidak Ada Jaminan Keberlangsungan Hidup Rakyat Papua dalam Negara Indonesia

Negara lebih fokus pada pembangunan dan keamanan versi mereka sendiri, yang lebih mengutamakan kepentingan investasi daripada perlindungan rakyat Papua. Kebijakan keamanan lebih diarahkan untuk mendukung investasi, penambangan, dan ekspansi sawit, tanpa mempedulikan kehidupan orang Papua.

Kebijakan-kebijakan seperti Otonomi Khusus, yang seharusnya memberikan kewenangan penuh kepada rakyat Papua, dirusak oleh campur tangan pemerintah pusat. Rancangan Perdasus yang diajukan oleh pemerintah Papua kerap ditolak, dan kelanjutan Otonomi Khusus dilakukan tanpa persetujuan rakyat Papua.

Kebijakan Tanpa Komitmen

Negara tidak memiliki komitmen yang jelas dalam membangun Papua. Kebijakan yang diterapkan sering kali dibuat tanpa mendengar aspirasi rakyat Papua dan tidak dijalankan secara konsisten. Kebijakan seperti Otsus dan investasi di sektor pertambangan serta perkebunan lebih banyak menimbulkan masalah.

Investasi: Konflik dan Operasi Militer sebagai Alat Perampasan Tanah

Fokus negara lebih pada mengamankan sumber daya alam Papua untuk dijual kepada investor. Kebijakan keamanan yang diterapkan melalui operasi militer hanya bertujuan untuk mendukung investasi, tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua.

Dengan kondisi seperti ini, di mana rakyat Papua terus dibunuh dan tanah mereka dirampas, hanya ada satu solusi: bangkit dan terus melawan penindasan.