Errics Warikar Soroti Kinerja Pengprov IMI Papua, Desak Segera Adakan Rakerda
THE PAPUA TIMES
Jayapura, Thepapuatimes.com — Koordinator Wilayah (Korwil) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Biak Supiori, Errics Warikar, mendesak Pengurus IMI Provinsi Papua segera menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) guna menetapkan regulasi balap motor yang menjadi acuan bagi IMI di daerah.
“Saya, Errics Warikar dari Supiori Saireri, datang ke Jayapura, Provinsi Papua, untuk menanyakan mengenai Rapat Kerja IMI. Selama ini tidak pernah ada Rapat Kerja, sehingga kami di daerah bingung karena tidak ada regulasi atau aturan yang jelas terkait balap motor,” ujar Errics Warikar saat ditemui di Jayapura, Rabu, 17 Mei 2023.
Errics mencontohkan bahwa KONI Papua telah mengadakan Rapat Kerja, sementara cabang olahraga balap motor di IMI belum melakukannya. Oleh karena itu, ia meminta agar Pengurus IMI Papua segera menyelenggarakan Rapat Kerja yang terstruktur agar semua menjadi lebih jelas.
“Saya minta Ketua Umum dan Ketua Harian IMI Papua untuk lebih aktif dalam mengkoordinasikan bidang-bidang yang ada, agar kami di daerah juga tahu kapan ada Rapat Kerja. Selain itu, permudah juga proses registrasi klub-klub balap motor, karena mereka yang menjadi sumber kehidupan IMI,” kata Warikar, pemilik Tim Babe S D45 Supiori.
Ia juga menekankan bahwa IMI bukanlah cabang olahraga yang mencari keuntungan, melainkan hidup dari klub-klub, sehingga kepentingan politik dan bisnis seharusnya tidak masuk dalam IMI.
“Memang ini tahun politik, tetapi mari kita lihat tugas pokok dan fungsi masing-masing. Saya juga seorang politisi dan pebisnis, tetapi saya tidak pernah mencampurkan politik dan bisnis dengan IMI, karena IMI adalah hobi kami. Jadi, saya harap manajemen IMI dievaluasi agar semuanya berjalan dengan baik,” tegas Warikar.
Errics juga menghimbau kepada pemilik klub dari wilayah Tabi hingga Saireri untuk aktif mengevaluasi dan memperbaiki koordinasi di klub masing-masing, mengingat PON XXI 2024 di Aceh semakin dekat.
Ia menyoroti pengeluaran besar untuk membeli pembalap dari luar Papua pada PON XX Papua, yang menurutnya seharusnya dialokasikan untuk membina talenta lokal. Warikar berharap, uang Otsus yang besar tidak lagi digunakan untuk mendatangkan pembalap dari luar Papua, karena hal ini tidak mencerminkan pembinaan yang diamanatkan oleh undang-undang Otsus.
“Saya contohkan pembalap dari luar yang dibeli untuk PON XX, tetapi setelah PON selesai, pembalap ini tetap memiliki Kartu Izin Start (KIS), meskipun mereka tidak berdomisili di Papua. Ini adalah masalah yang perlu diperbaiki agar talenta lokal Papua bisa berkembang menjadi pembalap profesional,” harap Warikar.
Ia juga meminta agar manajemen IMI lebih memperhatikan regulasi KIS bagi pembalap di Papua, serta mengevaluasi pembalap yang tidak berdomisili di Papua tetapi menggunakan nama Papua untuk kompetisi di luar.
“Jika seorang pembalap tidak tinggal di Papua, lebih baik jangan membawa nama Papua, karena itu hanya untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Warikar juga mengkritik regulasi kelas balap yang menurutnya tidak jelas dan lebih mementingkan kepentingan individu daripada pengembangan talenta lokal Papua. Ia berharap regulasi diperbaiki agar bibit-bibit pembalap asli Papua mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang tanpa campur tangan pembalap dari luar.
“Jangan lagi ada perjudian dalam IMI, stop membeli pembalap dari luar,” tutupnya.
