Pernyataan Sikap GAMKI Mengenai Kondisi Politik di Papua
THE PAPUA TIMES
Jayapura — Kondisi politik dan sosial di Papua terus menjadi topik hangat dalam diskusi publik. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), sebagai organisasi pemuda berbasis kekristenan yang beroperasi secara nasional, merasa perlu menyikapi dinamika sosial dan politik yang terjadi, termasuk di Provinsi Papua.
Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua, Dominggus B. Stanley Noya, menyampaikan pandangannya terkait situasi sosial dan politik di Bumi Cenderawasih.
Dominggus menegaskan bahwa sebagai organisasi pemuda Kristen, GAMKI merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait perkembangan di Papua.
“Yang pertama, mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB), di mana saat ini telah terbentuk tiga provinsi baru di Papua melalui pemekaran yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya, didampingi Sekretaris DPD GAMKI Papua, Obed Worembai, dalam rilis yang diterima beritapapua.co, Senin, 17 Oktober 2022, di Jayapura.
Ia juga menjelaskan bahwa pemekaran wilayah ini telah melalui proses panjang dengan berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.
“Namun, dari perspektif pemuda, kami melihat pemekaran ini memberikan dampak positif, seperti peningkatan kewenangan daerah dan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” ujarnya.
Meskipun demikian, Dominggus juga menyadari bahwa ada tantangan dalam hal integrasi nasional. Namun, ia yakin pemekaran ini merupakan langkah terbaik untuk mengatasi masalah sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan di Papua, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Kami berharap hak-hak OAP terlindungi dan diperhatikan dengan baik. Walaupun kebijakan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, pendekatannya harus kita kawal, dan GAMKI siap mengawal hal tersebut,” tegas Dominggus.
Poin kedua yang disampaikan GAMKI adalah terkait dengan proses hukum yang dihadapi Gubernur Papua, Lukas Enembe.
“Kami berharap Gubernur Lukas Enembe bisa pulih dari masalah kesehatannya sehingga dapat menghadapi tugas dan tanggung jawabnya,” lanjutnya.
Dominggus juga berharap Gubernur dapat menghadapi proses hukum dengan baik dan meminta semua pihak untuk mendukung asas praduga tak bersalah.
“Kami mendukung penegakan hukum yang adil, dan mengedukasi masyarakat bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, DPD GAMKI Papua mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kelancaran proses hukum dan tidak terpengaruh oleh berita hoax yang dapat mengganggu situasi keamanan di Papua, terutama pasca penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK RI.
