Pertemuan Pemprov dengan Tiga Pemkab Tidak Bahas Akar Permasalahan Kapiraya
THE PAPUA TIMES
JAYAPURA, PAPUA — Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya mengungkapkan kekecewaannya karena akar permasalahan di Kapiraya tidak dibahas dalam pertemuan antara pemerintah provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Mimika, Deiyai, serta Dogiyai.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, dan dihadiri oleh Penjabat Bupati Deiyai, Penjabat Bupati Mimika, serta Penjabat Bupati Dogiyai, pada Kamis (26/9/2024) di aula kantor gubernur Papua Tengah.
Musa Boma, Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya, menyatakan kekecewaannya karena pertemuan itu tidak menyinggung masalah utama, yaitu kehadiran PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry di Wakiya, yang dianggap menjadi akar permasalahan di wilayah tersebut.
“Soal perusahaan ilegal di Wakiya sama sekali tidak dibahas dalam pertemuan itu. Ini berarti masalah sebenarnya belum selesai,” ungkap Musa melalui pernyataan tertulis kepada Suara Papua, Sabtu malam (28/9/2024).
Menurut Musa, kehadiran perusahaan ilegal di Wakiya adalah sumber konflik di Kapiraya, dan seharusnya masalah tersebut menjadi salah satu topik penting dalam pertemuan itu.
“Semua permasalahan di Wakiya muncul karena adanya perusahaan ilegal tersebut. Namun, dari hasil pertemuan, saya melihat pemerintah tidak menanggapi masalah perusahaan ilegal itu, maupun nasib rakyat Wakiya yang terpaksa mengungsi,” jelasnya.
Musa menambahkan bahwa rakyat seharusnya menjadi prioritas pemerintah karena negara Indonesia, termasuk Provinsi Papua Tengah dan kabupaten-kabupaten, ada karena rakyat. “Rakyat adalah raja yang perlu dihormati oleh pemerintah. Hal ini harus kita pahami,” tambahnya.
Musa juga mendesak agar para pihak yang terlibat dalam masalah di Kapiraya segera dimintai pertanggungjawaban. Ia meminta agar Mabes Polri, Polda Papua Tengah, Kapolres Dogiyai, Kapolres Deiyai, dan Kapolres Mimika segera menangkap pimpinan PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry, Kepala Desa Wakiya Frederikus M Warawarin, serta Kepala Suku Kamoro, Cosmas Roy Taponamo, untuk mempertanggungjawabkan situasi yang terjadi di Wakiya.
Pertemuan tersebut fokus pada pembahasan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai. Dalam pertemuan ini, hadir pula perwakilan dari Depdagri, Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak, anggota Pokja Adat MRP Papua Tengah, Penjabat Bupati Deiyai Elimelek Edowai, Penjabat Bupati Dogiyai Marten Ukago, dan Sekda Mimika.
Selain itu, sejumlah anggota DPRD Deiyai dan Dogiyai, para Asisten I, kepala bagian tata pemerintahan, serta tokoh adat dan masyarakat juga turut menghadiri pertemuan tersebut.
