APBD Perubahan Mimika Tahun 2024 Disetujui Sebesar Rp7,3 Triliun
THE PAPUA TIMES
MIMIKA, PAPUA | Sebanyak tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024 dengan nilai sebesar Rp7,3 triliun.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III yang digelar untuk mendengarkan pandangan akhir dari masing-masing fraksi sekaligus menutup pembahasan Ranperda APBD-P Mimika tahun anggaran 2024.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, yang didampingi Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme, dan Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan. Acara ini dihadiri oleh para Anggota DPRD, Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Mimika, Rabu (2/10/2024).
Selama rapat, tujuh fraksi di DPRD membacakan pandangan akhir mereka yang secara bulat menyetujui Rancangan APBD Perubahan tahun 2024 untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketua DPRD Mimika menyampaikan bahwa proses pembahasan Ranperda APBD-P telah melalui tahapan yang cukup panjang, mulai dari pembahasan materi sidang hingga penandatanganan berita acara kesepakatan bersama terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan.
Setelah pembacaan pandangan akhir, Ketua DPRD memastikan persetujuan dari seluruh Anggota Dewan dengan menanyakan langsung kepada mereka, yang kemudian dijawab dengan persetujuan penuh. Pengetukan palu tanda pengesahan APBD Perubahan Mimika untuk tahun 2024 pun dilakukan sebagai simbol resmi disahkannya Ranperda tersebut.
Pj Bupati Valentinus Sudarjanto Sumito menyampaikan apresiasinya kepada para Anggota DPRD yang telah memberikan masukan dan saran selama proses pembahasan Ranperda ini. Ia menekankan bahwa pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD akan menjadi dasar penting bagi Pemkab Mimika dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Pj Bupati juga menyatakan komitmennya untuk memberikan arahan kepada pimpinan OPD agar semua usulan dan program yang direncanakan benar-benar dievaluasi dengan baik.
Valentinus juga menyoroti pentingnya alokasi APBD yang cukup besar untuk mengatasi permasalahan utama di Kabupaten Mimika, salah satunya adalah penanganan angka kemiskinan yang masih tinggi. Pemkab Mimika, kata Valentinus, akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk mencari solusi dalam mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.
“Dalam mengatasi masalah kemiskinan, kami akan mengajak seluruh pihak terkait untuk berdiskusi dan mencari solusi yang tepat. Saya juga ingin semua OPD membuat program yang benar-benar berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, bukan hanya direncanakan di meja kerja saja,” ujarnya.
